Sebuah Refleksi Layanan Publik

Ketika menulis refleksi ini saya baru saja pulang dari kuliah malam tentang Social Work in Health Care di kampus. Kuliah selama 3 jam itu membahas tentang peran pekeja sosial terhadap perbaikan layanan kesehatan masyarakat. Malam itu topik utamanya adalah health care delivery in the United States. Selama duduk di dalam ruangan saya terngiang atas berbagai macam kejadian yang saya alami semasa di Indonesia berkaitan dengan layanan kesehatan masyarakat. Oleh karena itulah saya memberikan kata “refleksi” dalam judul tulisan ini, karena memang mengungkap berbagai peristiwa yang saya alami, dan tentu saja tidak bisa digeneralisir kepada kejadian orang lain.

Kebanyakan kita, termasuk saya, mungkin beranggapan bahwa negara semaju Amerika tidak mungkin memiliki masalah kesejahteraan sosial, mengingat negara ini demikian maju dalam ilmu pengetahuan, teknologi selain memiliki pengaruh besar di panggung perpolitikan dunia. Namun siapa sangka ternyata negara ini juga menyisakan banyak persoalan yang sering membuat warganya sendiri merasa frustasi. Khusus dalam hal layanan kesehatan, Amerika memiliki sejarah panjang layanan kesehatan publik yang diberikan oleh negara kepada warganya. Salah satu yang paling terasa hingga sekarang adalah diberlakukannya Social Security Act pada tahun 1935 yang disempurnakan pada tahun 1965 dengan amandemen khusus tentang medicare dan medicaid. Medicare adalah layanan kesehatan (health care benefits) yang diperuntukkan khusus bagi mereka yang lanjut usia (65 tahun ke atas), dan di bawah 65 tahun dengan kondisi tertentu seperti memiliki penyakit ginjal, atau terdiagnosa terinfeksi HIV-Aids. Sedangkan medicaid adalah jaring pengaman kesehatan untuk penduduk miskin yang tidak memiliki akses terhadap layanan kesehatan lainnya. Dalam perkembangannya, layanan kesehatan ini memasukkan pasien korban penyalahgunaan obat terlarang (substance abuse). Saya tidak ingin menggali lebih dalam health care system di Amerika Serikat, karena memang saya tidak memiliki kapasitas untuk itu.

Di Indonesia, kita memiliki banyak sekali layanan kesehatan. Menurut catatan saya paling tidak ada empat jenis, yakni Askes (Asuransi Kesehatan untuk pegawai negeri) yang sering disebut dengan HI (health insurance), GAKIN (layanan kesehatan untuk keluarGA misKIN), Jamsostek (Jaminan Sosial Tenaga Kerja) yang dimiliki oleh para pekerja atau buruh dan Jasa Rahardja, layanan asuransi bagi pemakai kendaraan bermotor dan pendaftarannya bersamaan dengan pengurusan SIM (Surat Ijin Mengemudi). Askes diberikan oleh pemerintah melalui PT. Askes (persero) kepada pegawai negeri dimana mereka membayar premi yang langsung dipotong lewat gaji bulanan mereka, meskipun mereka juga pada akhirnya menerima tunjangan asuransi kesehatan. Sementara GAKIN diberikan secara gratis kepada keluarga miskin yang didasarkan pada kriteria sensus sosial ekonomi yang dilakukan oleh BPS (Badan Pusat Statistik). Sedangkan Jamsostek diberikan oleh pemilik perusahaan kepada para pekerjanya dengan pemotongan gaji.

Askes adalah bentuk asuransi layanan kesehatan yang paling dekat dengan dunia saya karena kebetulan kedua orang tua adalah pegawai negeri. Setiap pegawai negeri mendapatkan layanan kesehatan ini secara langsung, dengan pembayaran preminya melalui pemotongan gaji bulanan. Namun mereka mendapatkan tunjangan kesehatan, maka Askes ini pun menjadi layanan cuma-cuma. Namun, ada keanehan – setidaknya menurut saya pribadi -, yakni bahwa meskipun semua pegawai negeri mendapatkan Askes, namun mereka harus mendaftarkan diri ke kantor PT. Askes. Mereka tidak akan mendapatkan layanan kesehatan apapun jika mereka belum terdaftar sebagai peserta Askes. Jalur formalitas semacam ini seharusnya bisa dipersingkat dengan cara pengurusan Askes melalui instansi/departemen dimana pegawai itu terdaftar. Pihak departemen/instansi terkait mendaftarkan pegawai yang bersangkutan ke PT. Askes, lalu setelah diproses maka kartu Askes bisa dikirim ke alamat peserta/pegawai.

Selain masalah formalitas, saya juga mengamati adanya diskriminasi layanan yang diberikan oleh penyedia layanan (health care provider) seperti klinik, puskesmas, rumah sakit, panti, dokter, dsb terhadap pengguna Askes ini. Dan ini (maaf) sudah menjadi rahasia umum. Selain harus mengantri panjang, para pengguna Askes ini juga mendapatkan layanan kesehatan yang minimal. Sekedar ilustrasi, saya pernah menderita gangguan pendengaran dan mencoba berobat ke rumah sakit negeri di kota saya. Alih-alih mendapatkan kesembuhan, saya hanya mendapatkan kekecewaan karena dokter hanya melihat bagian dalam telinga saya dengan bantuan “senter” dan tidak melakukan tindakan apapun. Kejadian itu pun hanya berlangsung kurang dari 5 menit setelah 2 jam saya mengantri. Tentu hal itu menimbulkan kekecewaan dalam diri saya, karena tidak terjadi perubahan apapun dengan telinga saya. Akhirnya di lain hari saya pergi ke tempat dokter praktek spesialis THT. Tanpa harus mengantri, saya langsung mendapatkan layanan dengan menggunakan alat medis dan seketika itu telinga saya kembali normal. Ketika pulang, saya dikenakan bisaya Rp. 40 ribu atas jasanya itu.

Saya berpikir, mungkin saya masih beruntung karena masih memiliki kesempatan dan kemampuan untuk pergi ke dokter spesialis. Paling tidak saya memiliki alternatif layanan yang bisa saya jangkau. Namun bagaimana dengan kebanyakan saudara kita yang hidup di bawah garis kemiskinan? Mereka hanya mengandalkan kartu GAKIN, itupun kalau mereka punya, dan itulah satu-satunya akses kesehatan buat mereka. Saya tidak dapat membayangkan bagaimana nasib saudara yang tinggal di daerah terpencil dengan layananan kesehatan yang minim. Kita cermati saja berita yang terjadi di negara kita tercinta akhir-akhir ini. Tidak mengherankan jika terjangkitnya penyakit banyak terjadi di daerah-daerah, seperti cikungunya dan kaki gajah. Yang lebih disayangkan lagi, selain merasakan sakit, mereka juga dianggap tidak bias atau kurang menjaga kebersihan dan tidak mengerti soal kesehatan lingkungan.

Sama halnya yang terjadi dengan asuransi Jamsostek. Dengan mottonya “Pelindung Pekerja,” PT. Jamsostek berupaya untuk memberikan layanan yang prima dan dan manfaat yang optimal bagi pesertanya berdasarkan prinsip profesionalisme. Missi yang demikian mulia ini seringkali tidak diimbangi dengan pengawasan praktik di lapangan. Maksud saya adalah tidak ada pengawasan secara langsung dari pihak PT. Jamsostek terhadap perusahaan-perusahaan yang mendaftarkan karyawannya. Pengawasan ini dimaksudkan untuk meminimalisir segala bentuk penyelewengan dan penyalahgunaan yang mungkin terjadi di perusahaan. Salah satu kasus yang dialami oleh salah seorang rekan. Dia menuturkan bahwa dia pernah bekerja di salah satu perusahaan bagian HRD (Human Resource Department) dimana dia mendapatkan gaji sebesar Rp 400 ribu/bulan. Selama 4 tahun bekerja, dia membayar premi ke PT Jamsostek sebesar Rp. 3 ribu setiap bulannya meskipun gajinya mengalami kenaikan. Perusahaan pun menyetor jumlah uang yang sama setiap bulannya kepada PT. Jamsostek. Begitu keluar dari perusahaan, dan mendapatkan preminya Rp. 600 ribu, dia merasa heran dengan jumlah uang yang dia terima dan layanan kesehatan yang dia dapatkan selama ini. Usut punya usut, ternyata perusahaan tempat dia bekerja itu mendaftarkan namanya sebagai peserta Jamsostek dengan ukuran gaji Rp 150 ribu, selama periode empat tahun tersebut. Perusahaan dalam hal ini tidak mau menyetor premi dalam jumlah yang sesuai dengan ukuran gaji yang dia terima sebenarnya, dengan begitu perusahaan bisa menekan pengeluaran sedemikian rupa. Coba saja bayangkan ada 500 karyawan dalam perusahaan itu, berapa jumlah pengeluaran yang bisa ditekan oleh perusahaan, dengan mengabaikan layanan kesehatan karyawannya?

Keprihatinan juga terjadi dengan asuransi PT. Jasa Rahardja. Meskipun saya sempat terdaftar menjadi peserta asuransi ini 10 tahun yang lalu (pertama kali memiliki SIM), namun hingga sekarang saya pribadi masih belum memahami kegunaan asuransi itu. Karena tidak merasakan manfaat dan kengerian mendengar banyak cerita dibalik pengurusan dana asuransi ini, akhirnya saya pun memutuskan untuk mendaftar menjadi peserta asuransi Jasa Rahadja 2 tahun yang lalu. Pengelola dana ini melibatkan instansi kepolisian karena memang menyangkut soal lalu lintas jalan raya dan transportasi. Seseorang akan mendapatkan santunan dana jika mereka mengalami kecelakaan di jalan, mulai dari cidera hingga meninggal dunia. Jumlah bantuannya pun sudah ditentukan besarannya. Hanya saja, yang menjadi keprihatinan saya adalah pengurusan dana santunan itu, mulai dari proses pengajuan hingga keluarnya dana selalu saja diwarnai birokrasi yang berbelit-belit. Lebih disayangkan lagi, dana santunan itu cair ketika si pasien sudah sembuh dari masa perawatan. Sebetulnya konsep awalnya, dana santunan itu diberikan untuk meringankan beban penderita ketika mengalami kecelakaan, atau membantu keluarga korban meninggal. Coba anda bayangkan, berapa jumlah pemilik SIM di negara kita ini? berapa jumlah uang yang terkumpul dari mereka? Berapa jumlah kecelakaan yang terjadi setiap bulannya? Menurut kaca mata awam saya, jumlah orang yang membutuhkan dana santunan ini jauh lebih kecil dibandingkan dengan jumlah ketersediaan dana yang ada. Belum lagi dengan pungli (pungutan liar) sana sini yang tidak jelas juntrungannya.

Mencermati sekilas gambaran layanan kesehatan di atas, ada beberapa hal yang menurut saya perlu mendapat perhatian untuk meningkatkan layanan sosial terhadap masyarakat. Pertama, bahwa layanan kesehatan merupakan pondasi utama layanan publik lainnya, seperti pendidikan, ekonomi, sosial, politik, advokasi dsb. Apapun kekurangan masyarakat, kesehatan selalu menempati urutan pertama dalam skala prioritas kehidupan. Orang mungkin bisa hidup tanpa pendidikan yang layak, ekonomi di bawah garis kemiskinan, tertindas, dan sejumlah kelemahan lainnya, akan tetapi masyarakat tidak bisa hidup dengan kondisi kesehatan yang memprihatinkan. Kedua, sistem pelayanan harus dikembalikan kepada misi awalnya. Yakni bahwa layanan kesehatan itu diberikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, harus menjadi proritas utama. Pangkas segala bentuk birokrasi dan sistem yang menghambat akses masyarakat terhadap layanan sosial. Ketiga, mengganti model layanan sosial yang selama ini berdasar pada business model menjadi social services model. Layanan sosial berbasis bisnis tidak akan mampu menembus akar persoalan masyarakat (ketidakmampuan, ketidakberdayaan, keterasingan, dan ketertindasan), karena hanya mengutamakan bertujuan mencari keuntungan dan laba. Keempatdan ini yang menurut saya paling penting – adalah penyebaran informasi layanan yang menyentuh masyarakat sampai tingkat grass root. Karena selama ini pengguna atau penerima layanan tidak memahami hak dan kewajiban mereka karena kurangnya sosialisasi dari pihak yang berwenang. Selain untuk optimalisasi layanan, hal ini juga bisa meminimalisir praktik penindasan dan manipulasi layanan yang “sering” dilakukan oleh penyedia layanan (provider).

Tidak mudah memang untuk bisa mewujudkan keadaan yang ideal, selain semangat kejujuran dan dedikasi yang tinggi terhadap kehidupan sosial masyarakat, diperlukan juga kondisi dan sarana penunjang yang memadai. Dibutuhkan keterlibatan semua elemen masyarakat, mulai dari pemerintah pusat hingga daerah, tokoh agama dan masyarakat, serta LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat). Pemerintah, melalui Departemen Sosial diharapkan menjadi ujung tombak penyampaian pelayanan sosial kepada masyarakat, melalui dinas-dinasnya di daerah. Oleh sebab itu sangat penting artinya bagi para pegawai yang ada di jajaran Departemen Sosial dibekali ilmu pengetahuan, keahlian dan nilai-nilai sosial yang mumpuni sebagai seorang pekerja sosial profesional. Ilmu pekerjaan sosial (Social Work) ini melatih kepekaan pekerja sosial tentang isu-isu terkini yang terjadi di tengah masyarakat, mulai dari pendidikan, kesehatan, kemiskinan hingga konflik sosial. Ilmu teoritis semacam ini juga harus dibarengi dengan keahlian penanganan individual (casework) dan pengembangan masyarakat(community development) termasuk di dalamnya community organizing. Penanganan persoalan secara individual tidak akan mampu memberikan dampak yang luas di masyarakat tanpa memperhatikan kebijakan sosial (social policy) yang berlaku. Kedua keahlian ini kiranya tidak perlu berada di dua kutub yang berbeda karena keduanya berjalan seiring dan saling mendukung.

Pengetahuan dan keahlian yang dimiliki harus pula berlandaskan pada nilai-nilai sosial yang tinggi seperti keadilan, non-diskriminasi, berpihak pada masyarakat, kepekaan jender, dan penghargaan terhadap nilai-nilai lokalitas. Ketiga elemen ilmu pengetahuan, keahlian dan nilai-nilai sosial ini merupakan syarat mutlak yang harus dimiliki orang seorang pekerja sosial profesional. Dengan berbekal ketingan pekerja sosial bisa menjadi motor penggerak di masyarakat (tokoh agama/setempat dan LSM) untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam segala aspek kehidupan.

Mungkinkah kesejahteraan sosial masyarakat Indonesia bisa benar-benar terwujud?jawabannya ada di dalam benak kita masing-masing.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: